POS BANTUAN HUKUM

Penerima Jasa Bantuan Pos Bantuan Hukum

Yang berhak menerima jasa dari Pos Bantuan Hukum adalah orang yang tidak mampu membayar jasa advokat terutama perempuan dan anak-anak serta penyandang disabilitas sesuai peraturan  perundang-undangan yang berlaku, baik sebagai penggugat/permohon maupun tergugat/termohon.

Syarat-Syarat Memperoleh Jasa Dari Pos Bantuan Hukum

  1. Syarat untuk mengajukan permohonan pemberian jasa dari Pos Bantuan Hukum adalah dengan melampirkan :
  2. Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Lurah/Banjar/Nagari/Gampong; atau
  3. Surat Keterangan Tunjangan Sosial lainnya seperti Kartu Keluarga Miskin (KKM), Kartu Jaminan kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), Kartu Program Keluarga Harapan (PKH), dan Kartu Bantuan Langsung Tunai (BLT); atau

Surat Pernyataan tidak mampu membayar jasa advokat yang dibuat dan ditandatangani oleh  Pemohon Bantuan Hukum  dan diketahui oleh Ketua Pengadilan Agama

STANDARD OPERATING PROCEDURES POS BANTUAN HUKUM (POSBAKUM)

DISKRIPSI :

Memberi pelayanan prima kepada masyarakat pencari keadilan

Memberikan Akses peradilan kepada pencari keadilan yang tidak mampu membayar jasa advokat

Meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat melalui penghargaan, pemenuhan dan perlindungan hukum terhadap hak dan kewajiba