Artikel dan Karya Ilmiah

Display #

Title	Hits
Urgensi Pengesahan RUU Hukum Perdata Internasional: Menutup Kekosongan, Menjamin Kepastian Hukum \| Oleh: Al Fitri \| (4/5)	10
Kepentingan Terbaik Anak Kehilangan Kerangka Metodologis dalam Peradilan Modern Indonesia \| Oleh : Fariz Prasetyo Aji S.H (23/4)	10
Doktrin Rebus Sic Stantibus dalam Sengketa Ekonomi Syariah: Menakar Resiliensi Akad di Tengah Krisis Geopolitik 2026 \| Oleh : H. Aman (23/4)	9
Konstruksi Yuridis Peran Keluarga dalam Internalisasi Pemahaman Perkawinan: Strategi Penguatan Fungsi Keluarga Guna Menurunkan Angka Perkawinan Di Bawah Umur di Indonesia \| Oleh: Dr. Rendra Widyakso, S.H., S.H., M.H. Hakim Yustisial Ditjen Badilag MA RI	8
Interpretasi Ekstensif terhadap Kekerasan Psikis dalam UU KDRT: Analisis Yuridis atas Kualifikasi Perselingkuhan sebagai Kekerasan dalam Rumah Tangga \| Oleh : Ahmad Maulana Sabbaha, S.H. / M. Yanis Saputra, S.H.I., M.H. ( 14/4)	7
Pengesahan Perkawinan bagi Wanita Menikah Tanpa Menggunakan Wali \| Oleh Dr. H. Al Fitri, S.Ag., S.H., M.H.I. \| (13/3)	9
Integritas dan Profesionalitas Hakim: Pilar Utama dalam Menjaga Kepercayaan Publik \| Oleh Ria Marsella, S.H (10/4)	7
Pendewasaan (Handlichting) Dalam Perkawinan Di Bawah Umur Sebagai Dasar Pembuatan Perjanjian Perkawinan \| Oleh : Fakhir Tashin Baaj, SH., MKn. (6/4)	5
Simpel dan Berkepastian Hukum, Implementasi Promissory Note di Saudi Arabia \| Oleh : Ahmad Satiri (1/4)	5
Status Kawin Belum Tercatat Bagi Masyarakat Yang Beragama Islam \| (27/3)	5

Title	Hits
Urgensi Pengesahan RUU Hukum Perdata Internasional: Menutup Kekosongan, Menjamin Kepastian Hukum \| Oleh: Al Fitri \| (4/5)	10
Kepentingan Terbaik Anak Kehilangan Kerangka Metodologis dalam Peradilan Modern Indonesia \| Oleh : Fariz Prasetyo Aji S.H (23/4)	10
Doktrin Rebus Sic Stantibus dalam Sengketa Ekonomi Syariah: Menakar Resiliensi Akad di Tengah Krisis Geopolitik 2026 \| Oleh : H. Aman (23/4)	9
Konstruksi Yuridis Peran Keluarga dalam Internalisasi Pemahaman Perkawinan: Strategi Penguatan Fungsi Keluarga Guna Menurunkan Angka Perkawinan Di Bawah Umur di Indonesia \| Oleh: Dr. Rendra Widyakso, S.H., S.H., M.H. Hakim Yustisial Ditjen Badilag MA RI	8
Interpretasi Ekstensif terhadap Kekerasan Psikis dalam UU KDRT: Analisis Yuridis atas Kualifikasi Perselingkuhan sebagai Kekerasan dalam Rumah Tangga \| Oleh : Ahmad Maulana Sabbaha, S.H. / M. Yanis Saputra, S.H.I., M.H. ( 14/4)	7
Pengesahan Perkawinan bagi Wanita Menikah Tanpa Menggunakan Wali \| Oleh Dr. H. Al Fitri, S.Ag., S.H., M.H.I. \| (13/3)	9
Integritas dan Profesionalitas Hakim: Pilar Utama dalam Menjaga Kepercayaan Publik \| Oleh Ria Marsella, S.H (10/4)	7
Pendewasaan (Handlichting) Dalam Perkawinan Di Bawah Umur Sebagai Dasar Pembuatan Perjanjian Perkawinan \| Oleh : Fakhir Tashin Baaj, SH., MKn. (6/4)	5
Simpel dan Berkepastian Hukum, Implementasi Promissory Note di Saudi Arabia \| Oleh : Ahmad Satiri (1/4)	5
Status Kawin Belum Tercatat Bagi Masyarakat Yang Beragama Islam \| (27/3)	5